SURAMNYA WACANA ETIKA PEJABAT PUBLIK.

Sesungguhnya etika pejabat publik sudah tertuang di atas kertas, yaitu dalam Ketetapan (TAP) MPR tahun 2001. Namun realisanya tidak seperti yang dipaparkan di dalam TAP MPR tersebut.
Etika pejabat publik adalah etika yang selaras dengan visi dan misi Indonesia masa depan, dan semuanya ada di TAP MPR tersebut. Mulai dari bagaimana harus bersifat jujur, adil, dan yang paling penting adalah tidak munafik.
Idealnya bagaimana harus bersikap sebagai seorang pejabat publk, bila pelaksanaannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Apa sebenarnya mereka sudah tahu, cuma hanya sekedar pura-pura tidak tahu dan mengerti peraturan dan etikanya sebagai pejabat publik ? Ya semua ini karena “duwit gede” rela mengaburkan nilai-nilai idealisme yang ada.

Selain itu dalam TAP MPR, dikatakan sebagai pejabat publik harus transparan, bertanggung jawab, tidak lari dari tanggung jawab, juga harus punya budaya malu. Namun budaya malu tersebut kelihatannya malahan tidak ada
Jadi kalau pejabat publik tidak mengerti bagaimana harus bertingkah laku yang layak dalam posisinya sebagai pejabat publik, berartikan dia tidak siap menjadi pejabat publik dan tidak pantas !
Etika pejabat publik sebenarnya adalah kembali kepada tupoksinya. Tugas pokoknya apa, dia bersikap sebagaimana dia harusnya bersikap sebagai seorang pejabat. Jadi dia jangan asal ngomong apa saya di luar kompetensinya itu menyesatkan masyarakat mas bro ?!

Contohnya sekarang yang sedang menjadi perbincangan hangat, entah di media cetak atau di media sosial.Yaitu posisi BW sebagai anggota TGUPP berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan berkomitmen kerja penuh di sana, maka BW seharusnya tidak bisa menjadi kuasa hukum BPN. Karena itu berkaitan dengan etika pejabat publik.Terlebih lagi BW masih dibayar oleh APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sedikit, sangat fantastis. Sebagai masyarakat tidak salah bila mempertanyakan soal posisi BW di TGUPP, apa karena ‘diwakafkan’ untuk menjadi lawyer (kuasa hukum) Badan Pemenangan Nasional (BPN Prabowo-Sandi) tidak melanggar TAP yang sudah tertuang di MPR ? Inilah sekarang yang menjadi dapur pikir kita sebagai masyarakat yang peduli demi keadilan suramnya etika pejabat publik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s