BUAT KEPONAKANKU, DINA DI BOGOR

Pada 21 Mei 2019, Presiden Jokowi secara resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mana salah satunya mengatur tentang pemecatan bagi PNS yang tidak bisa bekerja sesuai dengan target. Nah, kamu sudah dengar ‘kan, Din

Dan juga ada yang mengatakan hari yang menyebalkan bagi para pendukung Prabowo karena capres jagoan mereka oleh KPU dinyatakan kalah suara dari Jokowi. Jadi tanggal tersebut juga menjadi tanggal yang sangat menyebalkan dan dibenci bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena dalam PP tersebut, terdapat poin yang membahas tentang penilaian kinerja PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
Penilaian kerja PNS tersebut antara lain adalah perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan sistem indormasi kinerja PNS.

Contoh salah satu poin yang bakal bikin banyak PNS khawatir tentu saja adalah Pasal 56. Pasal tersebut membahas tentang sanksi yang bakal ditanggung oleh para PNS yang tidak dapat memenuhi target kinerja. Ancaman sanksi-nya beragam, dari mulai sanksi administrasi sampai pemberhentian.
“Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi Target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian,” begitu bunyi pasal 56 PP 30 tahun 2019 tersebut.

Namun sabar Din, dibalik semua itu, PP yang seakan mendiskriditkan PNS. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberi kompensasi, yaitu menerbitkan mekanisme baru tentang penilaian kinerja PNS. Mekanisme tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.
Salah satu poin yang dalam aturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 26 April lalu tersebut, adalah soal pemberhentian PNS. Dalam aturan tersebut, PNS tidak hanya bisa diberi penghargaan maupun diangkat ke posisi jabatan yang lebih tinggi, nah kau perlu bangga ‘kan Din. Berarti ada kompensasi.
Tapi yang perlu kamu ketahui, bahwa
penghargaan dan hukuman tersebut diberikan berdasarkan pantauan kinerja berkala yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS terhadap para abdi negara. Setiap PNS wajib mengikuti pengukuran kinerja tersebut.
Tolok ukur yang dijadikan penilaian kinerja PNS, salah satunya perilaku kerja mereka. Pejabat penilai kinerja memberikan penilaian terhadap unsur perilaku kerja PNS dengan bobot penilaian sebanyak 60 persen.

Nah, maka dari yang perlu kau catat mulai sekarang, rajin-rajinlah bekerja. Tidak boleh seenaknya. Berangkatnya yang tepat waktu, jangan kebanyakan ijin keluar kantor buat ngopi, dan yang paling penting: kurangi main Zuma. Jangan sampai kena pecat. Ingat, PNS sampai saat ini masih menjadi profesi yang sangat diidam-idamkan oleh banyak calon mertua. Betul ‘kan ! Salam dari Ommu di Yogja, jaga diri baik-baik…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s