KASUS SLAMET MENJADI PELAJARAN PENTING BAGI KITA SEMUA

Menjadi pelajaran penting bagi kita yang peduli akan nilai-nilai toleransi. Kasus penolakan terhadap Slamet Jumiarto, 42, di Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Bantul, Jogjakarta. Memang sangat disayangkan mengapa harus terjadi. Perpedaan yang sebetulnya menjadi warna kebhinekaan di negeri ini, kini sudah mulai tergerus rasa curiga dan saling ketidak percayaan antar sesama. Namun kasus yang sangat kontroversial ini sempat di tangkal, tidak meluber. Ya, suatu fonemena bagai gunung es yang tidak sampai mencair kemana-mana.

Dengan gerak jepat kelompok yang mengatas namakan Aktivis Lintas Agama yang juga eks Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Sahat Martin Philip Sinuarat mengatakan, menyayangkan adanya peraturan yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan itu bertentangan dengan komitmen kebangsaan yang termaktub di dalam Pancasila, UUD 1945, dan Sumpah Pemuda.
“Kemerdekaan bangsa dan Tanah Air Indonesia adalah buah dari pengorbanan para pejuang Indonesia yang berbeda latar belakang suku dan agama. Maka seharusnya setiap warga negara bebas dan berhak untuk tinggal dimana saja tanpa mempersoalkan perbedaan tadi,” ujar Sahat melalui keterangan tertulisnya, Jumat (4/4).

Suatu bentuk birokrasi yang tidak sehat dan tidak jalan akan menimbulkan konflik, belum lagi suhu politik di negeri ini yang gampang panas. Jelas dengan mudah warga masyarakat terprovokasi. Hingga munculnya diskriminasi bagi kelompok minoritas.
“Adalah kondisi yang berbahaya ketika birokrasi yang seharusnya menjalankan peraturan dan kebijakan berdasarkan UUD 1945, justru malahan ikut menyebarkan virus intoleransi,” tegas Sahat pendiri Rumah Milenial tersebut.
Dalam kesempatan itu, Sahat juga mengapresiasi tindakan pemerintah kabupaten dan provinsi yang dengan cepat merespon persoalan ini.

Disinilah perlunya Pemerintah pusat dan daerah, maupun anggota legislatif ke depannya harus mengawasi dan mengevaluasi peraturan daerah dan peraturan lainnya hingga tingkat kelurahan dan dusun.
“Ini agar tidak bertentangan dengan konstitusi kita yang menjamin kebebasan memeluk agama bagi setiap warga negara. Pembinaan ideologi Pancasila harus dilakukan secara sistematis kepada aparat pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah,” ungkap pria yang mencalonkan sebagai Anggota DPD RI itu.

Maka dari ini ajakan untuk saling hidup dalam kebersamaan dan saling peduli akan menumbuhkan jiwa warga masyarakat saling menghargai dan bertolersnsi. Tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang atau kelompok yang tidak jelas.
“Kita yakin dan optimis, mayoritas masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi falsafah hidup Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun pendidikan Pancasila dan dialog antar umat beragama sejak usia dini harus dilakukan agar virus-virus intoleransi dapat kita obati bersama,” pungkasnya mengakhiri. (Dwi. BI)

Iklan